Kegiatan ini dilaksanakan di Aula kantor Pemerintah Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja,dihadiri oleh Sekda Cilacap,Awaluddin Muuri,Kepala Dispermades, Bintang Dwi Cahyono, Anggota DPRD Cilacap Cristina Forkompimcam dan Kepal Wanareja.
Kades Wanareja, Juhana mengatakan, anggaran kegiatan ini bersumber dari dana desa dengan nilai 128 juta rupiah yang bersumber dari Dana Desa untuk kegiatan pembangunan non pisik.
Adapun bantuan yang disalurkan beripa uang, untuk anak yatim, Seragam sekolah, Alat Tulis, Sepeda, kursi roda dan kaki palsu.
Lebih lanjut Juhana mengungkapkan, Saat ini dari dana desa ada anggaran 3 persen dari Dana Desa, untuk Desa Wanareja dialokasikan untuk BPJS untuk warga memprioritaskan warga karena BPJS yang dari program pemerintah itu tidak semua mencover keperluan masyarakat.
Sehingga masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan BPJS, ternyata tidak.
Sedangkan pemberian bantuan sosial dan pendidikan melalui Bansus Dana Desa merupakan bentuk perhatian dan Sinergisitas Pemerintah Desa Wanareja dengan masyarakat.
“ untuk Desa Wanareja, 3 persen untuk BPJS dibiayai dari alokasi dana desa ini sebagai bagian dari kepedulian dan sinergisitas.” Jelasnnya.
Sementara itu Sekda Cilacap, Awaluddin Muuri dalam sambutannya turut mengapresiasi kepemerintahan Desa Wanareja yang secara nyata telah melaksanakan berbagai program dan pembangungan.
Tidak hanya pembangunan pisik tapi juga non pisik salahsatunya dengan pemberian bantuan Sosial dan dikungan pendidikan.
"Kami atas nama pemerintah sangat mengapresiasi yang dilakukan pemerintah Desa Wanareja dalam merealisasikan Dana Desa baik pisik maupun non pisik.” Kata Awal.
Sekda menambahkan ada penambahan RT RW dan ada asuransi untuk tenaga perangkat desa yang mana semua ini dibiayai oleh APBD.
Dikatakan merubah perbup tentu berdasarkan masukan dari bawah dari kades dari masyarakat agar semua desa leluasa sesuai dengan bimbingan dan dukungan.
“Kalau dulu untuk Desa, 40 persen untuk non fisik, 60 pisik, tapi sekarang 90 persen fisik, 10 persen non fisik,” terang Sekda.
Hal itu didasarkan kepada kebutuhan masyarakat yang memang jika dilihat di lapangan maka sasaran fisik adalah infrastruktur. (red-01)
